Surabaya Motim – Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama delapan Pemerintah Kabupaten/Kota menandatangani komitmen bersama menuju Provinsi Jawa Timur 100 Persen Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2024 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (28/3).
Pasalnya, di tahun 2024 ini Pemprov Jatim menargetkan capaian SBS bisa 100% hingga di tingkatan desa dan kelurahan. Pasalnya berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, saat ini capaian SBS desa/kelurahan pada Desember 2023 lalu sudah mencapai 92,19 %.
Sehingga hanya tersisa 664 desa/kelurahan yang memiliki rumah tangga masih buang air besar sembarangan. Desa/kelurahan tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota di Jatim.
“Oleh karena itu, hari ini kita meminta komitmen dari delapan kabupaten/kota yang masih membutuhkan percepatan agar segera 100% SBS,” ujar Pj Gubernur Adhy kepada awak media.
Usai dilakukan penandatanganan komitmen dilanjutkan pula dengan dialog membahas percepatan SBS di delapan kabupaten/kota tersebut.
Delapan Kabupaten/Kota yang masih berstatus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) tersebut yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo.
Ditegaskan Adhy, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya berkomitmen penuh memberikan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat Jatim. Hal ini sejalan dengan Pilar ke 6 Sustainable Development Goals (SDG’s) 2030 yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi berkelanjutan untuk semua.
“Beberapa program yang secara rutin kita laksanakan seperti Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Penanganan Kawasan Kota Kumuh Perkotaan akan kita arahkan untuk memastikan masyarakat memiliki infrastruktur sanitasi,” ujarnya.
Selain itu, Pj Gubernur Adhy juga menegaskan bahwa permasalahan ini tidak cukup hanya dengan menyediakan infrastrukturnya semata, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku masyarakat. Sebab nyatanya ada beberapa kejadian perilaku BABS dikarenakan kultur dan mindset.
“Oleh karena itu ini bukan hanya persoalan di ranah Dinas PRKPCK saja namun masuk juga ke ranah Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi diperlukan kolaborasi dan sinergitas termasuk dengan seluruh stakeholder guna percepatan SBS 100%,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Asta Triyono menyampaikan selama ini permasalahan sanitasi ini berdampak besar dalam permasalahan kesehatan.
“Selama ini kelompok penyakit keganasan, kelompok penyakit metabolik, dan kelompok penyakit infeksi. Ketiganya merupakan tiga besar penyakit yang paling banyak ditangani di rumah sakit. Dan ketiganya membutuhkan anggaran JKN yang sangat besar,” ujarnya.
Ketiganya juga berkaitan dengan permasalahan sanitasi Oleh karena itu, upaya kuratif harus diimbangi dengan upaya preventif dan promotif sebagai pencegahan, salah satunya melalui SBS ini.
“Begitu sanitasi dan kita bagus, SBS telah mencapai 100% diharapkan benar-benar menurunkan angka infeksi di masyarakat,” pungkasnya.
Selain perwakilan kepala daerah dari 8 kabupaten/kota, hadir pula Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Anas Ma’ruf, Direktur SUPD II Bina Bangda Kemendagri Suprayitno, Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Tanozisochi Lase, Chief of Field Office UNICEF Indonesia for Java and Bali Arie Rukmantara.(*/ady)
