Bondowoso, Motim-Sebanyak 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kekosongan jabatan defenitif tersebut akan bertambah satu OPD lain, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, H. Tohari menilai pemerintah daerah lucu. Pasalnya, ditengah kekosongan pejabat definitif, pemerintah malah mengisi jabatan staf ahli dan asisten.
“BKD, Diknas, Inspektorat itu malah Plt. Ayo sekarang urgent mana staf ahli itu dengan Diknas. Ini justru yang dikemas koq asisten. Ini kan menjadi lucu akhirnya,” jelas Tohari, Jumat (24/7/2020).
Dia menegaskan, DPRD Bondowoso sudah meminta Pemkab untuk segera melakukan mutasi atau open bidding untuk mengisi kepala disejumlah OPD tersebut. Namun, hingga kini kekosongan pejabat definitif tersebut belum satupun diisi. Bahkan, ada satu OPD melakukan perpanjangan Plt. untuk yang ketiga kalinya.
“Saya pikir penunjukan itu tidak salah karena sudah diatur dalam Peraturan Bupati,” tegasnya.
Pihaknya menyesalkan tindakan Bupati terkait pengangkatan pejabat dilingkungan pemerintah yang dianggap tidak perubahan. Meski sudah ada peringatan dari KASN.
Seperti pengangkatan Plt di Dinas Pertanian, yang semestinya Sekretaris Dinas (Sekdin) yang naik menggantikan posisi Kepala Dinas yang pensiun. Namun faktanya, justru Bupati mengangkat pejabat yang lain. Padahal, yang diangkat tersebut saat ini menjabat sebagai kepala di Ketahanan Pangan, sehingga terkesan Pemkab Bondowoso tidak mampu melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap ASN.
Tohari menagih janji Bupati segera melakukan pengisian bagi OPD yang jabatan Kepala dinasnya masih kosong. Akibatnya tidak maksimal karena ada yang merangkap dua jabatan, seperti kepala Ketahanan Pangan.Untuk itu Komisi I berharap kepada Bupati untuk segera mengambil langkah agar pemerintahan bisa berjalan efektif dan normal.
“Saya menagih janji Bupati sebagai mana pula janji politiknya pada saat kampanyae tanpa jual beli jabatan dan sesuai kopetensi untuk segera lakukan pengisian tempat tempat yang kosong dengan melakukan mutasi eselon II selebihnya segera lakukan open bidding,”ujar Sekretaris DPC PKB Bondowoso ini.
Menurut Tohari sejatinya, carut marut di pemerintahan ini harus disikapi dengan cepat agar pejabat dilingkungan pemkab bisa bekerja seprofesional mungkin. Sehingga dapat melahirkan pimpinan yang kompeten untuk mengisi OPD, tentunya dengan pertimbangan sesuai kopetensi.
“Kami berharap nantinya pansel akan berjalan seobjektif mungkin dan profesional. Melakukan tugas kewajibannya semaksimal mungkin untuk melahirkan pimpinan OPD baru yang sesuai kopetensi,”ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Syaifullah SE, mengatakan bahwa Bupati sudah memerintahkan untuk segera melakukan pelantikan. Pihaknya sudah melakukan koordinasi untuk open bidding terhadap 11 OPD, tiga diantaranya secara mutasi.
“Kan begini persoalannya, kepala OPD ini masuk kemana yang bisa dimutasi. Dan sisa itu mau di open bidding berapa. Kemarin sudah kita rapat. Tapi ketika kita mau melangkah kegiatan yang lain datang,”ungkapnya. (her)
