Kolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya, DPRKPCK Jatim Kejar Target 5.000 Rutilahu Tahun Depan
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
“Evaluasi Rumah Subsidi di Jatim Baru 12 Ribu Unit, Harga Lahan Jadi Kendala Utama”
Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) terus mematangkan strategi pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Dalam program siaran Merawat Bumi Majapahit di Radio Suara Surabaya, Selasa (27/10), Kepala Dinas PRKPCK Jatim, Arif Endro Utomo, S.T., M.T., memaparkan evaluasi capaian tahun anggaran berjalan sekaligus proyeksi target besar untuk periode mendatang.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Untuk tahun anggaran berikutnya, Dinas PRKPCK Jatim menetapkan target penanganan sebanyak 5.000 unit Rutilahu di berbagai wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. Guna menyukseskan target tersebut, Pemprov akan menerapkan skema kolaborasi strategis.
“Dari total target 5.000 unit tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menangani langsung sekitar 3.000 unit. Sementara itu, sisa 2.000 unit lainnya akan dikerjakan melalui kolaborasi erat bersama jajaran Kodam V/Brawijaya,” ujar Arif Endro Utomo.
Kadis menegaskan bahwa intervensi Rutilahu tidak sekadar berfokus pada aspek estetika, melainkan menyasar tiga pilar utama hunian layak: keamanan (kekuatan struktur bangunan dan dinding), kesehatan (perbaikan lantai tanah serta sanitasi yang memadai), dan kenyamanan (pencahayaan serta sirkulasi udara).
Untuk menjamin transparansi, mekanisme pengusulan calon penerima bantuan kini sepenuhnya diintegrasikan secara digital dari tingkat pemerintah desa atau kelurahan langsung ke sistem verifikasi dinas.
*Tantangan Sektor Perumahan Subsidi (FLPP)*
Selain program Rutilahu, pihaknya juga mengevaluasi jalannya program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi di Jawa Timur. Dari target yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebanyak 50.000 unit, realisasi di lapangan saat ini baru mencapai kisaran 12.000 unit.
Menurut Beliau , kendala terbesar yang dihadapi para pengembang adalah lonjakan harga lahan yang sangat tinggi, khususnya di kawasan penyangga pusat kota. Hal ini membuat pengembang kesulitan membangun rumah tipe 36 yang sesuai dengan batasan harga jual subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Kendati demikian, komitmen penyediaan rumah murah tetap berjalan, salah satunya lewat agenda akad massal perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dijadwalkan berlangsung di Lawang, Kabupaten Malang, pada Desember mendatang.
*Penyelesaian Infrastruktur Publik*
Di sektor Cipta Karya, Dinas PRKPCK Jatim juga terus mengawal penyerapan anggaran penataan bangunan gedung negara. Saat ini, dinas tengah memprioritaskan penyelesaian proyek pembangunan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp10,236 miliar, yang ditargetkan selesai tepat waktu pada Desember 2026.
Melalui kombinasi penyediaan hunian bersubsidi, digitalisasi bantuan Rutilahu, dan pembenahan infrastruktur publik, Pemprov Jatim optimistis dapat terus meningkatkan indeks pembangunan permukiman yang sehat, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.(*/ady)
