Jember, Motim-Rencana pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember Hendy Siswanto dan Gus Firjaun yang sedianya dilaksanakan hari Rabu (17/02/2021), dipastikan ditunda. Hal ini dikarenakan adanya sengketa Pilkada di 3 kabupaten lain di Jawa Timur yang masih diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sambil menunggu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Pemprov Jatim akan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember. Namun Wakil ketua DPRD Jember Ahmad Halim, mencium adanya manuver di internal Pemkab Jember menjelang penunjukan plh bupati tersebut. Sejumlah pejabat pemkab bermanuver berebut posisi Plh bupati.
“Semua orang tahu Jember saat ini satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki 3 orang sekda. Tidak wajar memang, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Sehingga saat masa jabatan bupati berakhir dan pelantikan bupati terpilih ditunda, maka akan harus ada penunjukan plh bupati,” ungkap Halim.
Lazimnya memang sekda sebagai ASN tertinggi dalam pemerintahan daerah, yang akan ditunjuk oleh gubernur untuk menjabat sebagai plh bupati. “Itulah yang kemudian menyebabkan terjadi manuver-manuver dari sejumlah pejabat pemkab, berebut posisi Plh bupati,” kata Legislator Partai Gerindra ini.
Diantaranya dilakukan dengan cara mencari-cari kesalahan pejabat lain, yang dirasa sebagai pesaing. Jika ini diteruskan, Halim khawatir akan berdampak buruk di internal birokrasi. “Karena itu kita berharap gubernur segera memutuskan Plh bupati yang ditunjuk, untuk mengakhiri manuver-manuver yang dilakukan para pejabat pemkab,” harap Halim.
Lebih jauh Halim menjelaskan, DPRD juga sudah berkomunikasi dengan pemprov dan Kemendagri, untuk menyampaikan masukan dan menjelaskan kondisi Jember saat ini. “Diharapkan dengan masukan tersebut Gubuernur dapat segera menunjuk Plh Bupati sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Halim. (sp)
