Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
  • Daihatsu GranMax Blind Van, Solusi Praktis untuk Mendukung Kebutuhan Usaha
  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
  • Daihatsu GranMax Blind Van, Solusi Praktis untuk Mendukung Kebutuhan Usaha
Close

Search

  • Home
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Ekonomi Bisnis
  • Epaper
Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

Memo Timur Memo Timur Memo Timur

Jujur - Cerdas - Berani

  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
  • Daihatsu GranMax Blind Van, Solusi Praktis untuk Mendukung Kebutuhan Usaha
  • Home
  • Jember
  • Headline
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Pemerintahan
  • Surabaya
  • Gresik
  • Bondowoso
  • Politik
  • Daihatsu GranMax Blind Van, Solusi Praktis untuk Mendukung Kebutuhan Usaha
Close

Search

  • Home
  • Peristiwa
  • Hukum dan Kriminal
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Ekonomi Bisnis
  • Epaper

Ning Lia dan Ade Yuliasih Turun Tangan, 400 KK Margorukun Cari Keadilan

By Redaksi Memo Timur
November 22, 2026

Surabaya Motim – Keresahan ratusan keluarga di kawasan Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, terkait persoalan sertifikat tanah akhirnya mendapat perhatian Komite I DPD RI. Sedikitnya 400 kepala keluarga (KK) menghadapi ketidakpastian pengurusan hak atas tanah setelah muncul dugaan tumpang tindih kepemilikan dengan aset PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Persoalan yang telah meresahkan warga tersebut mendapat perhatian Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, bersama Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Hj. Ade Yuliasih, dalam kunjungan kerja terkait penyelesaian permasalahan pertanahan, Sabtu (21/11/2026).

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menegaskan bahwa persoalan hak atas tanah masyarakat harus mendapatkan penyelesaian secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan tersebut mencuat setelah perwakilan warga Margorukun yang dipimpin Saiful Imam mendatangi Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Timur untuk menyampaikan keluhan terkait pemblokiran pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menurut perwakilan warga, pemblokiran tersebut berdampak pada sekitar lima RW, terutama ketika masyarakat hendak melakukan proses balik nama sertifikat akibat transaksi jual beli maupun peralihan hak karena pewarisan.

Warga mengaku kebingungan lantaran tanah yang selama ini mereka tempati disebut masuk dalam klaim aset PT KAI, sementara sebagian warga memiliki dokumen kepemilikan tanah yang perlu mendapatkan kepastian hukum.

Menanggapi persoalan tersebut, Ning Lia meminta masyarakat tidak hanya menunggu penyelesaian dari pemerintah, tetapi juga aktif melakukan koordinasi dengan Kelurahan Gundih serta instansi pertanahan terkait.

“Kita ini negara demokrasi sekaligus negara hukum. Karena itu, kami berharap warga Margorukun, Gundih, Surabaya, segera bersurat kepada pihak terkait, termasuk kelurahan, serta menyiapkan data secara lengkap,” ujar politisi berparas ayu.

Menurutnya, kelengkapan dokumen menjadi langkah penting agar persoalan dapat ditelusuri secara objektif, termasuk memastikan bidang tanah mana saja yang mengalami pemblokiran dan bagaimana status hukumnya.

“Bagaimana warga juga tetap bergerak, bersurat, dan menyiapkan data secara lengkap. Sehingga dari pihak kelurahan sampai dengan BPN mengetahui secara jelas sertifikat hak milik mana saja yang dipermasalahkan,” jelas senator cantik.

Ning Lia juga menilai penyelesaian persoalan tersebut sebenarnya dapat dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif antarpihak tanpa harus langsung dibawa ke tingkat kementerian.

“Saya rasa persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan apabila semua pihak memiliki keinginan yang sama untuk mencari solusi. Tidak perlu sampai tingkat menteri jika memang bisa dituntaskan di daerah. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk masyarakat,” ungkap politisi dekat dengan gen z.

Sementara itu, Wakil Ketua III Komite I DPD RI, Ade Yuliasih, menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan yang dihadapi ratusan keluarga tersebut.

“Kami sudah menerima audiensi masyarakat. Saya berharap masalah ini cepat selesai. Apalagi ada Ning Lia sebagai anggota Komite I dari daerah pemilihan Jawa Timur yang siap menjembatani advokasi,” kata senator asal Banten tersebut.

Ade berharap penyelesaian persoalan pertanahan itu dapat menghasilkan win-win solution, sehingga hak masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan PT KAI sebagai badan usaha milik negara.

Salah satu langkah yang diusulkannya adalah pengukuran ulang tanah oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan melibatkan warga dan PT KAI.

Melalui pengukuran bersama tersebut, diharapkan batas bidang tanah milik masyarakat dan aset PT KAI dapat diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan.

“Kalau masalah ini tidak selesai di tingkat lokal, maka kami akan sampaikan kepada Menteri ATR/BPN dalam rapat Komite I. Sebab, Kementerian ATR/BPN merupakan mitra kerja Komite I DPD RI,” tegas Ade.

Di sisi lain, Ning Lia mengapresiasi komitmen pimpinan Komite I DPD RI yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertanahan di Surabaya.

Ia berharap koordinasi antara warga, pemerintah kelurahan, ATR/BPN, dan PT KAI dapat membuka jalan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Tentunya warga harus menyertakan bukti dan dokumen pendukung. Kami berharap masalah ini segera tuntas,” pungkas politisi alumni universitas Airlangga.

Bagi sekitar 400 keluarga di Margorukun, penyelesaian persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi sertifikat. Lebih dari itu, mereka menantikan kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat tinggal sekaligus bagian penting dari kehidupan keluarga.(*/ady)

Author

Redaksi Memo Timur

Follow Me
Other Articles
Previous

Kehadiran Senator Ning Lia , Bikin Kader Ansor dan Warga Baper

SeedbacklinkBanner BlogPartner Backlink.co.id
Copyright 2026 — Memo Timur. All rights reserved.