Surabaya Motim – Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) Dr.Ir.Nyono,ST.,MT mengatakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sebesar Rp2,8 triliun berdampak besar pada anggaran operasional Bus Trans Jatim.
Berdasarkan penghitungan Dishub Jatim, anggaran operasional Bus Trans Jatim hanya cukup sampai pertengahan tahun depan atau sekitar Juni 2026.
Oleh karena itu, Nyono mengaku dirinya sudah melapor ke Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim tentang kondisi ini, supaya tidak dilakukan pemotongan.
“Kita sudah matur ke Ibu (Khofifah), sudah melapor agar minimal operasional Trans Jatim sampai koridor 8 itu mohon tidak dikurangi. Karena kalau dikurangi efeknya sangat luar biasa,” ujar Nyono dalam pernyataan yang diterima, Senin (27/10/2025).
Nyono menyatakan, apabila operasional bus Trans Jatim dihentikan secara tiba-tiba, maka akan berdampak besar bagi mobilitas masyarakat.
Sebab, kata Nyono, Trans Jatim sudah melayani 20.000 ribu penumpang setiap hari atau lima juta penumpang per tahun dari semua koridor.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai memanfaatkan transportasi publik dalam mobilitas sehari-hari.
“Bagi pengguna Trans Jatim sekarang 20.000 per hari. Coba kalau itu putus gimana masyarakat kita, akan protes tentunya kan?” tuturnya.
Selain terancam berhenti operasi, pemotongan dana TKD juga berdampak pada pembatalan penambahan tiga koridor baru Trans Jatim.
Dengan kondisi keterbatasan fiskal APBD Jatim yang terpangkas, Nyono berharap dana operasional Trans Jatim tidak turut dipotong dan lebih baik menunda penambahan koridor untuk sementara waktu.
“Cuma karena fiskal kita ada pengurangan Rp2,8 triliun dari pusat sehingga kita harus efisiensi. Enggak apa-apa, enggak ada tambahan koridor tapi operasional sampai akhir Desember jangan dikurangi,”pungkasnya (*/ady)
