Paripurna DPRD Jatim: 7 Agenda Dibahas, APBD 2027 Disetujui dan Kinerja BUMD Dievaluasi
Surabaya Motim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027, di Hadiri Gubernur Khofifah Indar Parawansa ,Wagub Emil Elestianto Dardak , Ketua DPRD Jatim Musyafak serta semua anggota DPRD Jatim dan Kepala OPD Jatim di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Rabu (11/11/2026).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono. Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat menyampaikan bahwa rapat kali ini membahas tujuh agenda penting, yakni:
1.Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027;
2.Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027;
3.Pendapat Akhir Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027;
4.Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027;
5.Pembacaan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur;
6.Penyampaian Laporan Komisi C (Keuangan) atas Tindak Lanjut Laporan Pansus Pembahas Kinerja BUMD.
7.Penetapan Perubahan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian Pendapat Akhir dari masing-masing fraksi atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan, catatan, dan rekomendasi sebagai bentuk fungsi pengawasan sekaligus komitmen untuk memastikan APBD benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Timur.
Rapat Paripurna kali ini membahas tujuh agenda penting, mulai dari Pendapat Akhir Fraksi hingga Persetujuan Bersama atas APBD 2027.
Selanjutnya, DPRD mengambil keputusan tentang Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Keputusan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Pendapat Akhir Gubernur atas Rancangan Perda dimaksud.
Puncak rapat paripurna ditandai dengan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Persetujuan bersama ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.
Persetujuan bersama ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.
Selain agenda pengesahan APBD, rapat paripurna juga membacakan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari penyesuaian dinamika kelembagaan dewan.
Rapat paripurna juga mendengarkan Penyampaian Laporan Komisi C (Keuangan) atas Tindak Lanjut Laporan Pansus Pembahas Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong BUMD agar dikelola lebih profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan kontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pelayanan kepada masyarakat.
Agenda terakhir adalah Penetapan Perubahan Rencana Kerja DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas, fungsi, dan agenda kedewanan hingga akhir tahun anggaran.
Melalui Rapat Paripurna ini, DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang merata, serta kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.(*/ady)
