Jember, Motim – DPRD Jember memakzulkan Bupati Faida pada rapat paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usulan pemakzulan akan diajukan ke MA untuk dimintakan fatwa. Namun sebelum itu, hasil HMP akan disosialisasikan terlebih dahulu ke sejumlah ormas dan tokoh masyarakat.
“Akan disosialisasikan ke tokoh agama dan masyarakat Jember dulu sebelum dikirim ke MA,” kata Sekretaris PKB Jember Ayub Junaidi usai bertemu dengan pimpinan semua parpol yang memiliki kursi di DPRD Jember, Rabu (29/7).
Menurut Ayub, sosialisasi itu merupakan hal yang penting. Agar masyarakat benar-benar paham mengenai HMP yang menghasilkan usulan pemakzulan.
“Kita sampaikan alasannya kenapa sampai ada usulan pemakzulan. Akan disampaikan mulai kromologi sampai hasilnya,” terang Ayub.
Sehingga, sambung Ayub, masyarakat bisa benar-benar obyektif memandang usulan pemakzulan. Sebab masih ada simpang siur informasi seputar pemakzulan bupati Faida.
“Sebab ada informasi obyektif yang belum sampai ke masyarakat. Bahkan ada yang mengaitkan dengan Pilkada. Padahal tidak ada kaitan sama sekali,” ungkapnya.
“Kalau berkaitan dengan Pilkada, kami partai politik justru mengucapkan selamat jika bu Faida berhasil memenuhi persyaratan untuk maju lewat jalur Independen,” pungkasnya.(kub)
Cerita Mantan Pejabat Pemkab Jember tentang Seksi Ternak Kambing dan Domba
Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut mutasi Jabatan dan penataan PNS di lingkungan Pemkab Jember carut marut karena telah menabrak banyak aturan. Salah satunya, di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemkab Jember ada sebuah jabatan bernama Kasi Kambing. Jabatan ini tak berkolerasi dengan sistem yang ada di pusat.
Seorang mantan pejabat Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember membenarkan adanya jabatan tersebut. Hanya saja, namanya bukan Kasi Kambing, melainkan Kasi Ternak Kambing dan Domba.
