Surabaya Motim – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima dokumen akhir rancangan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Gerbangkertasusila Plus (GKS+) meliputi Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Tuban-Bojonegoro-Jombang oleh perwakilan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank berupa buku laporan cetak oleh Olaf Goerke.
Adhy optimistis, SUMP GKS+ ini menjadi dasar panduan komprehensif untuk pembangunan mobilitas yang terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jatim dan kabupaten/kota setempat.
Adhy mengatakan, penyusunan dokumen SUMP merupakan salah satu upaya meningkatkan layanan mobilitas masyarakat dengan memadukan berbagai rencana transportasi publik di GKS+.
“Laporan SUMP yang dicita-citakan akhirnya selesai dan akan menjadi dasar dalam mendetailkan master plan transportasi publik yang terintegrasi di wilayah gerbangkertasusila plus,” ujar Adhy didampingi Kadishub Jatim Nyono di Surabaya, Selasa (16/7/2024).
Menurut Adhy, target selanjutnya pelaksanaan SUMP adalah proses implementasi. Sehingga, penting untuk mendorong adanya akses-akses pembiayaan dan sumber pendanaan terhadap perencanaan yang prioritas, kelembagaan yang akan menjadi pengelola transportasi publik, termasuk otoritasnya, dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi.
Dari hasil kajian SUMP ini, Adhy menyampaikan, apabila seluruh rencana terlaksana, maka ada beberapa manfaat bagi masyarakat Jatim. Antara lain, panjang layanan umum 700 kilometer berbasis jalan, rel, dan air.
Lebih lanjut, juga terdapat 25 intermoda HUN penting, pengguna angkutan umum naik hingga 3,5 kali lipat, kemacetan lalu lintas berkurang 64% dan tersedia 9 potensi area pengembangan berbasis transit serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 38%.
“Ini menjadi tantangan besar bagi kami dalam upaya penyediaan layanan transportasi publik yang aman, nyaman dan berkelanjutan serta pentingnya dukungan Perpres 80 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jatim, utamanya project dan program infrastruktur transportasi publik khususnya wilayah GKS+ yang perlu segera direalisasikan,” jelasnya.
Adhy menambahkan, Gerbangkertasusila merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Ia menyebut, kontribusi wilayah GKS+ terhadap perekonomian Jatim mencapai 53,5 persen.
Sedangkan, mobilitas di wilayah GKS+ mencapai 10,55 juta per hari, yang mana 49 persen total komuter di wilayah GKS+ berasal dari perjalanan komuter dari Kota Surabaya.
“Semoga kerja sama yang terjalin dua tahun dapat dilanjutkan untuk melaksanakan implementasi dan adopsi rencana aksi SUMP di seluruh wilayah GKS+,” tuturnya.
Mengenai perlintasan sebidang, kata Adhy, merupakan kewajiban Pemprov Jatim dan sudah dilakukan pembiayaan dan memberikan bantuan kepada kabupaten kota yang mengalami kesulitan finansial.
“Kami mohon Kemenhub dan Bappenas untuk mengalokasikan agar kabupaten dan kota yang sulit bisa menyelesaikan sehingga Project juga terselesaikan dengan baik,” ungkapnya.
“Momentum yang berarti bagi seluruh kepala daerah membantu iklim perekonomian serta dukungan transportasi publik di Surabaya Raya,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Angkutan Jalan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Suharto mengucapkan terima kasih atas terselesaikannya dokumen untuk menjadi rujukan langkah berikutnya.
“Dokumen ini secara prinsip sudah diselesaikan,” katanya.
Ke depan, upaya menyelesaikan angkutan massal yang terintegrasi dengan berbagai moda akan mendorong kota lain di Indonesia untuk bisa mencontoh Surabaya.
“Mudah-mudahan kota lain belajar integrasi dan pendanaan APBD di bidang angkutan umum,” ungkapnya.
Deputi Sarana Prasarana BAPPENAS Ervan Maksum mengaku, SUMP tidak sekadar menjadi rujukan dalam mengembangkan transportasi, melainkan menjawab persoalan urban planning yang harus selaras seperti masalah sampah, air dan sanitasi. Sebab, penting untuk menyelaraskan tata ruang dan transportasi publik.
“Terima kasih kepada Pemprov Jatim sudah menjadi contoh terkait konsep di Jatim dengan mengoptimasi rel yang ada dari Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai penunjang perumahan pemukiman sehingga menghasilkan perencanaan dengan baik,” ucapnya.
Selain penyerahan laporan akhir oleh perwakilan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Development Bank berupa buku laporan cetak oleh Olaf Goerke, dilanjutkan penyerahan cinderamata kepada Pj. Gubernur Jawa Timur dan Deputi Sarana Prasarana BAPPENAS Ervan Maksum.(*/ady)
