Perkuat Pelayanan Publik, Khofifah Lantik 6 Pejabat Baru Pemprov Jatim
Surabaya Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa, 14 Juli 2026.
Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi sekaligus strategi memperkuat kinerja perangkat daerah agar mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta rekomendasi yang telah dibahas dalam berbagai forum sebelumnya.
“Saya berharap tidak ada yang kurang dan tidak ada yang tertinggal, baik dari sisi layanan maupun kinerja, di tempat yang baru maupun di tempat sebelumnya,” tegas Khofifah.
Proses pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan roda pemerintahan di Jawa Timur tetap berjalan optimal.
*Daftar Pejabat Eselon II yang Dilantik*
1. *Heru Wahono Santoso*: Dari Kepala Bakorwil Madiun menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bakorwil Madiun.
2. *Iwan*: Dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda Jatim. Merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim.
3. *Budi Raharjo*: Dari Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM menjadi Kepala Bakorwil Jember.
4. *I Nyoman Gunadi*: Dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.
5. *Arif Endro Utomo*: Dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim menjadi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
6. *Aftabuddin Rijaluzzaman*: Dari Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
*Dorong Digitalisasi dan Creative Financing*
Selain rotasi kepemimpinan, Khofifah menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi, khususnya di sektor pelayanan publik yang selama ini masih banyak mengandalkan pertemuan tatap muka.
Ia secara khusus menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim untuk segera menyelesaikan aplikasi sistem perizinan digital.
“Di ESDM, dalam waktu dekat akan diluncurkan aplikasi sehingga proses perizinan semaksimal mungkin bisa menghindari pertemuan face to face. Ketemu hanya di sistem,” ujar Khofifah.
Menurutnya, digitalisasi sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah.
Di tengah tantangan fiskal, Khofifah juga meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk tetap inovatif dan tidak menjadikan pemotongan anggaran sebagai alasan penurunan kinerja.
“Penyesuaian harus dilakukan. Jangan hanya mengatakan anggaran dipotong. Yang dibutuhkan adalah _creative financing_,” pungkasnya.
*Antisipasi Kekosongan Jabatan*
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menambahkan, selain enam pejabat yang dilantik, saat ini masih ada enam jabatan lain yang dalam proses pengisian.
Pemprov Jatim juga bersiap mengantisipasi kekosongan empat jabatan eselon II lainnya karena pejabatnya akan memasuki masa pensiun hingga Desember 2026.(*/ady)
