Permudah Akses Layanan, Biro Adminitrasi Pembangunan Jawa Timur Perkenalkan SMEP, SINFRA JATIM, dan Selasar KPBU Terbaru
Surabaya Motim – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, R. Henggar Sulistiarto, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Jayabaya, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Rabu (24/6/2026).
Forum ini menjadi ajang sosialisasi sekaligus perkenalan pembaruan tiga aplikasi milik Biro Administrasi Pembangunan, yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP), Sistem Informasi Infrastruktur Jawa Timur (SINFRA JATIM), dan Self Assessment Dasar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Selasar KPBU).
Dalam sambutannya, R. Henggar Sulistiarto menyampaikan bahwa pembaruan ketiga aplikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempermudah masyarakat serta perangkat daerah dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.
“Pembaruan tiga aplikasi yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat mempermudah penerima layanan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan fungsi masing-masing aplikasi. SMEP difokuskan untuk pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.
Sementara itu, SINFRA JATIM hadir sebagai sistem informasi yang dapat diakses masyarakat untuk memantau perkembangan dan progres pembangunan proyek-proyek strategis di Provinsi Jawa Timur.
Adapun Selasar KPBU dirancang untuk mendorong Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur agar dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Administrasi Pembangunan juga mengajak seluruh peserta forum untuk memberikan masukan yang konstruktif. Masukan tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan layanan Biro Administrasi Pembangunan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.(*/ady)
