Jember, Motim-Kebijakan Umum Anggaran Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2021 belum juga diserahkan Pemkab Jember ke DPRD Jember. Namun, polemik untuk pembahasannya sudah lebih mencuat. Oleh karena itu, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember meminta kepada seluruh pihak bersama mengutamakan kepentingan rakyat untuk menyelamatkan APBD 2021.
Seperti disampaikan Ketua DPC PKB Jember HM. Ayub Junaedi. Dia meminta polemik KUA PPAS yang akhir-akhir ini berkembang segera diakhiri. “Kondisi Jember sedang tidak normal, sehingga butuh dukungan semua pihak untuk segera menuntaskannya,” kata Ayub, Senin (22/03/2021).
Namun, dalam kesempatan itu Ayub juga menilai sikap PDI Perjuangan menolak membahas KUA PPAS tidak salah. Sebab, sesuai undang-undang Pemilu, bupati dilarang melakukan pergeseran pejabat 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada. “Apa yang dilakukan PDI Perjuangan untuk menjalankan fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif,” jelas Ayub.
Namun di sisi lain, masyarakat sangat membutuhkan APBD segera disahkan. Apalagi, tersirat Gubernur yang hadir di Jember saat pelantikan bupati beberapa waktu lalu, juga memerintahkan kepada bupati agar APBD Jember segera dituntaskan. “Sementara dalam aturan, KSOTK 2021 merupakan syarat mutlak dimulainya pembahasan APBD 2021,” paparnya.
Tentu, kondisi ini menjadi dilema bagi bupati. Di satu sisi, ada perintah pimpinan dan harapan besar masyarakat, di sisi lain aturan melarang bupati melakukan langkah yang menjadi dasar dimulainya pembahasan APBD. Sebagai jalan tengah PKB minta polemik KUA PPAS diakhiri, tetapi bupati dan pimpinan DPRD segera konsultasi kepada gubernur tentang apa yang terjadi di Jember.
“Jika memang gubernur mengijinkan, maka fungsi kontrol dewan lebih baik dilakukan dalam pembahasan,” tegas Ayub.
Sebelumnya PDI Perjuangan menyatakan menolak ikut dalam pembahasan KUA PPAS APBD Jember 2021, sebelum bupati mendapatkan ijin tertulis k
Kemendagri, terkait pergeseran jabatan di lingkungan Pemkab Jember. (sp)
