Jember, Motim-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember menggelar aksi unjuk rasa (unras) dengan turun jalan di depan Kantor Pemkab Jember, Rabu (16/6/2021). Aksi unras itu bertujuan untuk mengingatkan Bupati Jember Hendy Siswanto, agar tidak hanya mengedepankan logika percepatan pembangunan infrastruktur dalam memimpin Jember.
“Jangan pernah lupakan aspek lingkungan dan potensi konflik di masyarakat. Karena Jember sejatinya berbasis ekonomi agraris, dan bukannya pertambangan atau pun tambak,” kata Ketua Pimpinan Cabang PMII Jember Muhammad Faqih Haramain di sela aksi unras.
Faqih menjelaskan, dengan situasi percepatan pembangunan sebagai dalih bupati membangun Jember. Menurutnya, tidak serta merta melakukan pembiaran ataupun bahkan memperbanyak industri ekstraktif di Jember.
“Apalagi tanpa memperhatikan aspek ekologis masyarakat. Karena fakta ini sudah dapat dilihat dengan adanya tambak dan tambang di Silo. Serta pesisir selatan Jember yang nyatanya tidak berdampak signifikan pada PAD Jember,” ulasnya.
Lebih jauh Faqih juga menjelaskan, terkait aksi unras ini, juga dilakukan sebagai upaya prefentif untuk mengingatkan pemerintah daerah.
“Kami (PMII Jember), bersama masyarakat tak ingin membiarkan api (permasalahan ekologis), membesar terlebih dahulu baru kemudian turun,” katanya.
“Tapi sebelum semua itu terjadi, kami bersama masyarakat akan terus mengawal dan melakukan perlawanan atas kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Jember untuk selalu berpihak kepada masyarakat,” sambungnya.
Pantauan di lokasi aksi, ratusan mahasiswa itu sebelumnya melakukan longmarch dari depan Double Way Unej Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari menuju Kantor Pemkab Jember.
Di depan Kantor Pemkab Jember ratusan anggota polisi sudah memasang pagar berduri dan menjaga aksi ratusan mahasiswa tersebut.
Para pengunjuk rasa terus melakukan orasi di depan Kantor Pemkab Jember, selama kurang lebih dua jam. Sayangnya perwakilan dari Pemkab Jember tidak ada yang keluar untuk menemui ratusan peserta aksi tersebut.
“Kami menduga adanya permainan di internal Pemkab, sehingga kami akan upayakan langkah-langkah dan simpul-simpul gerakan untuk berikutnya,” jelasnya.
“Apakah itu lewat LBH atau lembaga lainnya. Termasuk juga mengkaji persoalan yang ada (soal tambang dan tambak itu), juga dimungkinkan ada upaya hukum,” imbuhnya.
