Jember, Motim-Progam Satu Desa Satu Dosen (SDSD) tahun 2020 lalu yang merupakan program bupati sebelumnya yakni Faida, sampai saat ini masih menjadi hutang pihak Pemkab Jember kepada Universitas Jember. Bupati Jember Hendy Siswanto, akan segera melunasi, setelah dilakukan pengecekan MoU dan aturan yang ada.
Hendy menceritakan, beberapa hari setelah dilantik sebagai Bupati Jember, dirinya mendapat laporan bahwa Pemkab Jember memiliki tanggungan yang belum dibayar terkait progam SDSD. “Saat ini Pemkab masih melakukan kroscek isi detail MoU antara Unej dengan Pemkab, dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ungkap Hendy.
Untuk pembayarannya menurut Hendy, akan dilihat kekuatan anggaran dalam APBD 2021 yang saat ini sedang dibahas bersama DPRD. “Jika memungkinkan akan dibayar melalui APBD awal. Namun jika ternyata tidak memungkinkan, maka akan dibayar melalui Perubahan APBD atau APBD 2022 mendatang,” katanya.
Hendy menilai progam ini sebenarnya tujuannya bagus. Sayangnya baru dilaksanakan di akhir tahun sehingga hasilnya tidak maksimal. Ke depan Hendy berencana memperluas progam ini tidak hanya melibatkan dosen, tetapi juga dengan melibatkan mahasiswa. “Sebab jika hanya dosen saja tentu jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah desa yang ada di Jember,” ungkap Hendy.
Sementara Rektor Unej Iwan Taruna ketika dikonfirmasi, membenarkan Pemkab Jember belum menyelesaikan tanggungannya kepada dosen Unej, yang dilibatkan dalam progam satu desa satu dosen. “Progam tersebut menurut sudah sejak lama direncanakan di masa pemerintahan bupati Faida, tetapi baru dilaksanakan di akhir tahun 2020 dan saat ini sudah selesai,” ungkap Iwan. (sp)
