Bondowoso Motim-Ribuan ASN Pemkab Bondowoso hingga akhir Agustus 2021 ini masih belum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) terhitung sejak bulan Juli 2021.
Padahal, TPP tersebut seharus sudah mereka terima. Akibatnya, para Abdi Negara ini mengeluh namun tidak berani mengungkapkan keluhan mereka. Harapan satu satunya adalah mereka menyampaikan persoalan itu ke Komisi I DPRD Bondowoso agar TPP itu segera dicairkan.
Tak hanya TPP, sejumlah bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh tembakau dan bantuan sosial lainnya juga masih ada yang belum bisa dicairkan, sehingga hal itu menyebabkan masyarakat penerima bantuan mengelus dada.
Ketua komisi I DPRD Bondowoso H Tohari mengemukakan bahwa komisi I DPRD Bondowoso telah menerima pengaduan dari sejumlah pihak baik terkait masalah TPP maupun bantuan sosial.
“Komisi I DPRD Bondowoso sudah melakukan rapat kerja (raker) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan juga dengan bagian organisasi yang memang menjadi mitra kerja komisi I DPRD. Dari hasil raker ini kami memperoleh kesimpulan bahwa tidak cairnya TPP ini karena terkendala honor Tenaga Kerja Kesehatan (Nakes),” ujarnya.
Menurut Tohari, salah satu syarat pencairan TPP sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri mensyaratkan untuk pencairan TPP semester kedua yakni bulan Juli dibayarkan setelah honor nakes terbayar minimal 50%. Sementata honor nakes di Bondowoso belum mencapai 50%.
“Maka dalam raker antara komisi I dan BKD serta bagian ekonomi kemarin itu, kita mendorong agar Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Daerah (RSD) untuk segera menyelesaikan intensif nakes sebab jika tidak hal itu berdampak pada dana TPP,”ujarnya.
TPP ini, lanjut Tohari menjadi hal yang sangat penting karena itu menyangkut hak ASN untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
Tak hanya itu, Tohari juga mendorong Bagian Organisasi mengupayakan langkah cepat agar bantuan sosial pemerintah bisa segera dinikmati masyarakat.
“Karena ada beberapa hal yang menyebabkan bantuan itu tak bisa tersalurkan dan sebenarnya itu mudah jika komitmen pemerintah tinggi. Misalnya ada persoalan administrasi kependudukan yang menyebabkan bantuan tak bisa cair, maka perlu segera membenahi adminduk,” terangnya.
Tohari berharap agar Pemerintah memberikan perhatian atas semua persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.(cw1)
