Tutup Rakornas SE2026 di Surabaya, Gubernur Khofifah: Tanpa Data Akurat Kebijakan Tak Tepat Sasaran
Surabaya Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat fondasi data pembangunan nasional. Data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Penutupan Rapat Koordinasi Nasional Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 yang diikuti Kepala BPS provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia di Surabaya, Selasa (28/7/2026).
Menurut Khofifah, hampir seluruh kebijakan strategis pemerintah membutuhkan dukungan data statistik yang akurat dan terpercaya.
“Hari ini tidak ada rapat kabinet tanpa pimpinan BPS. Bicara pertanian BPS, tebu BPS, energi BPS, pembangunan perumahan BPS, infrastruktur BPS, apalagi kemiskinan, semuanya membutuhkan data BPS,” ujarnya.
Ia menilai data statistik telah menjadi kompas pemerintah dalam merancang, melaksanakan, sekaligus mengevaluasi berbagai program pembangunan. Karena itu, seluruh insan BPS memiliki peran sangat penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah.
Khofifah juga menuturkan kedekatannya dengan BPS telah terjalin sejak menjadi anggota DPR RI pada 1992. Saat itu, sebelum era digital, publikasi statistik BPS menjadi referensi utama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
“Saya pengguna data BPS sejak lama. Hampir semua kajian yang saya gunakan saat menjadi anggota DPR berasal dari data-data BPS,” katanya.
Hingga kini, data BPS tetap menjadi acuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengambil kebijakan. Salah satu contohnya saat penanganan Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah dapat segera mengambil langkah antisipatif, mulai penghentian sementara operasional pasar hewan hingga pengerahan tim veteriner di wilayah terdampak.
“Semua itu bisa dilakukan karena kami memiliki kompas berupa data yang selalu diperbarui. Data menjadi dasar dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPS atas dedikasinya dalam menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan terpercaya. Ia berharap seluruh rangkaian Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar sehingga menghasilkan basis data yang semakin kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.
“Semoga semangat Kota Pahlawan menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran BPS untuk terus menghadirkan data statistik yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan Indonesia. Semoga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sensus Ekonomi 2026 semakin memperkuat kualitas data statistik Indonesia sebagai fondasi pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
*Capaian Jatim 55,81 dan Tantangan Lapangan*
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BPS di Indonesia serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung penyelenggaraan Rakornas dan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menyebut Sensus Ekonomi merupakan sensus dengan tingkat kompleksitas paling tinggi dibandingkan sensus lainnya karena harus mendata berbagai aktivitas usaha di seluruh Indonesia.
Amalia juga mengungkapkan, hingga 28 Juli 2026 Provinsi Jawa Timur mencatat indeks keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi sebesar 55,81. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dan jajaran BPS dalam menyukseskan pendataan lapangan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa pelaku usaha yang belum dapat ditemui petugas sensus. Karena itu, dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, dan masyarakat tetap diperlukan agar cakupan pendataan semakin optimal.
“Terima kasih atas kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPS se-Indonesia dan Pemprov Jatim yang menjadi tuan rumah. Dengan kolaborasi seluruh pihak, Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan data terbaik sebagai dasar pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Rakornas yang berlangsung pada 25–29 Juli 2026 tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan ini diikuti 839 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan BPS RI, pimpinan BPS provinsi dan kabupaten/kota, Garda SE2026, serta kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.(*/ady)
