Bondowoso, Motim-Sejumlah pengada layanan di Bondowoso mengikuti pelatihan resiko mitigasi kekerasan berbasis gender, perlindungan dari eksploitasi, dan perlakuan salah seksual.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI) Unicef ini, berlangsung selama dua hari dari 14-15 Juni 2022 di Aula Sabha Bina 2.
Menghadirkan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Anisatul Hamidah, dan Ketua Fatayat NU Bondowoso, Nur Diana Khalidah, sebagai narasumber.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bappeda Bondowoso, Dewi Rahayu, menerangkan, pihaknya mengapresiasi Unicef melalui LPKIPI yang sudah banyak membantu pemenuhan hak perempuan dan anak di Bumi Ki Ronggo.
Dan ini menjadi bagian upaya dari Kabupaten Bondowoso untuk pengarus utamaan berbasis gender menjadi lebih baik lagi.
Lebih-lebih saat ini ancaman kekerasan berbasis gender sudah sangat luar biasa. Dan ini merupakan berita buruk yang harus segera diatasi.
“Ini harus segera diatasi,” jelasnya saat membuka acara pelatihan, Selasa (14/6/2022).
Di lain sisi, kondisi pernikahan dini di Bondowoso kendati saat ini sudah turun berada di posisi ke lima tertinggi (sebelumnya di posisi ke tiga, red) di Jawa Timur. Namun, ini terbilang masih cukup tinggi.
Kata Dewi, jlika melihat data dispensasi nikah, ada 1.045 dispensasi. Artinya, jika pernikahan dilakukan berdasarkan dispensasi berarti belum cukup umur, tak sesuai regulasi.
Sementara, tingginya angka pernikahan dini ini berdampak terhadap angka kematian ibu dan anak (AKI dan AKB), angka rata-rata lama sekolah, dan ekonomi juga.
” Jadi bukan hanya dampak sosial, tapi juga dampak ekonomi,” jelasnya.
Karena itulah, wanita akrab disapa Dewi ini, berharap melalui forum pelatihan ini bisa melahirkan rumusan acuan dalam mengambil kebijakan. Sehingga bisa menjadi pondasi dalam menanggulangi pernikahan anak dan kekerasan terhadap perempuan.
Koordinator Distrik LPKP-Unicef, Solehati, menerangkan, pelatihan ini dilakukan dalam rangka membantu pemerintah daerah Bondowoso dalam mewujudkan kabupaten layak anak (KLA).
Tentu dalam mewujudkan itu perlu peran serta semua pihak. Karena itulah, pihaknya menggelar pelatihan ini, yang merupakan kepanjangan tangan dari kegiatan serupa di tingkat Provinsi.
Dan Bondowoso menjadi salah satu dari empat wilayah di Jawa Timur yang dipilih untuk mendapatkan pendampingan dari LPKIPI-Unicef.
“Tujuannya agar dapat mewujudkan kabupaten layak anak (KLA). Sehingga anak-ank terlindungi, perempuan berdaya, Indonesia tangguh,” pangkas.
Tampak peserta yang turut hadir yakni, Fatayat NU, Aisyah, PKK Kabupaten, Konselor P2TP2A, Penyuluh, dan lainnya
