Surabaya, Motim-Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menyebut ada 6 item dalam P-APBD Jatim 2021. Pertama tentang perubahan anggaran mendahului PAK, yang nantinya akan disahkan legalitas standingnya di PAK.
“Kedua, menyelesaikan dana bagi kepada Kabupaten Kota yang tertunda, karena sama-sama membutuhkan anggaran kabupaten kota juga iya, maka ini harus diselesaikan,” tuturnya, Selasa (21/9/2021).
Ketiga, refocusing terhadap hal-hal yang substansi terutama pada penyelesaian kebangkitan ekonomi dan penyelesaian recovery ekonomi. Anik mengatakan pihaknya ingin di PAK kali ini ada semacam Dana Bergulir untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
“Ada penguatan untuk sektor real pertanian dan sejenisnya, ini menunjukkan komitmen Pemprov tidak hanya sekedar lips service, bahwa recovery ekonomi itu benar-benar dilakukan mulai dari sektor riil karena itu yang paling urgent saat ini,” terangnya.
Keempat soal Dana Tak Terduga. Hal ini untuk mitigasi bencana alam di Jawa Timur. Mengingat sebentar lagi sudah mulai memasuki musim hujan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banjir di sejumlah wilayah.
“Kelima, karena kita akan ada kontestasi di 2024 maka harus nabung untuk penyelenggaraan Pemilu, ada Pilgub, ada Pilkada ada Pilpres, Pileg. Tahun ini kita perlu nyicil untuk itu,” terangnya.
Kemudian yang keenam adalah dana pendidikan. Anik mengatakan BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sebelumnya hanya teralisiasi 6 bulan, padahal BOSDA adalah kewajiban Pemerintah.
“Termasuk intensif guru, tunjangan TPP (Tunjangan Profesi Pendidik) hanya 6 bulan. Sehingga guru hanya mendapatkan tunjangan 6 bulan BOSDA, maka PAK ini harus dilakukan diantaranya pelayanan sosial dasar, anggarannya kemarin terganggu di refocusing maka hari ini harus di kembalikan,” imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Politisi PKB itu mengatakan, PAK APBD Jatim maksimal harus selesai pada 30 September 2021.
“Sehingga kita akan maraton membahasnya,” pungkasnya. (ady)