Sidoarjo,Motim
Dibacakan bak acara award film oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi, ketegangan seketika mencair jadi senyum sumringah ketika di layar terpampang tulisan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Pemkab Jember, Kamis 25 Mei 2023.
Bupati Jember Hendy Siswanto yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Jember Itqon Syauqi menerima Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.
Opini WTP dari BPK RI untuk Pemkab Jember menjadi catatan adanya peningkatan standar akutansi pemerintahan serta efektivitas sistem pengendalian internal dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Bupati Hendy menyampaikan bahwa opini WTP ini merupakan buah manis kekompakan seluruh pejabat di Kabupaten Jember dalam meningkatkan pelaporan serta tatakelola keuangannya pada OPD masing-masing.
“Upaya sinergis ini akan kami lanjutkan sebagai bukti pembenahan sistem anggaran pemerintahan yang efektif, bersih dan transparan,” kata Bupati Hendy Siswanto kepada awak media.
Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2022 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Jawa Timur Jalan Raya Juanda Sidoarjo ini, dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan seluruh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menerangkan bahwa opini WTP ini merupakan kado yang sangat istimewa untuk masyarakat Jember. “2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama,” paparnya.
Belum lagi, jajaran DPRD selama ini memang memperketat pengawalan. “Saya juga pernah statement, kalau ndak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat ndak bakal WTP,” ujarnya. Beruntung, upaya jajaran Pemkab Jember dinilai sangat luar biasa. Alhasil, opini WTP dapat diraih.
Tak luput, Ketua DPRD Itqon Syauqi juga mengungkapkan sejumlah adanya hal unik saat mengawal persoalan. “Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 M itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun Piramida. Tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan,” jelasnya.
Lebih lanjut berdasar data BPK Jatim, predikat opini WTP merupakan wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat. (sp)
