Wagub Emil Elestianto Dardak :Urai Antrean Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, Pemprov Jatim Koordinasikan Solusi Kebijakan KSOP
Surabaya Motim – Penumpukan kendaraan dan antrean truk di kawasan Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Insiden blokade oleh para sopir truk yang sempat berlangsung lebih dari 6 jam pada Sabtu malam lalu menjadi pemicu utama terjadinya penumpukan kendaraan.
Para sopir truk menyampaikan keresahan terhadap kebijakan baru dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kementerian Perhubungan mengenai pembatasan jumlah dan kuota truk yang dapat dimuat ke dalam kapal. Kebijakan tersebut diterapkan oleh pihak KSOP demi menjaga keselamatan pelayaran dan mencegah terjadinya kecelakaan kapal laut.
“Akar masalahnya adalah keresahan para sopir truk atas kebijakan pembatasan dari KSOP, sementara KSOP juga terikat aturan teknis untuk menjaga keselamatan pelayaran. Namun, titik temu dan solusinya sudah dicapai sejak Sabtu pukul 20.00 WIB,” tutur Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Senin (28/9/2026).
*Upaya Penguraian Antrean dan Solusi Operasional*
Meskipun blokade telah dibuka sejak Sabtu malam, dampak kemacetan dan ekor antrean masih terasa hingga saat ini. Penumpukan terjadi salah satunya akibat ulah beberapa pengguna jalan yang menyerobot jalur dan melawan arah, sehingga memperumit arus lalu lintas di lapangan. Pihak kepolisian bersama instansi terkait saat ini terus bekerja keras di lapangan untuk mengurai kemacetan tersebut.
Sebagai langkah konkret jangka pendek dan panjang, sejumlah strategi dan kesepakatan operasional telah disiapkan:
1. *Fokus Dermaga LCM untuk Truk Besar:* Dermaga _Landing Craft Mode_ (LCM) disepakati untuk difokuskan melayani truk-truk besar dan tronton guna menjamin kelancaran arus logistik antarprovinsi.
2. *Optimalisasi Dermaga Moving Bridge (MB):* Kendaraan kecil dan kendaraan penumpang diprioritaskan di Dermaga MB 1, 2, 3, dan 4.
3. *Integrasi Dermaga Bulusan:* Pemprov Jatim mendorong percepatan penyambungan Dermaga Bulusan ke dermaga utama (LCM dan MB 4). Proyek rehabilitasi Dermaga Bulusan yang memakan anggaran APBD sekitar Rp6 miliar tersebut difokuskan pada perbaikan tempat bersandar untuk mengoptimalkan proses bongkar muat.
4. *Relokasi Permukiman:* Pemprov Jatim berkoordinasi dengan Pemkab Banyuwangi untuk menangani kendala teknis dan birokrasi terkait relokasi sekitar 30 rumah warga yang menghalangi konektivitas jalan Dermaga Bulusan.
5. *Peningkatan Kapasitas Menjelang Nataru:* Menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), kapasitas Dermaga MB di Gilimanuk ditargetkan selesai ditingkatkan. Hal ini dilakukan agar skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) dapat berjalan efektif dan seimbang di kedua sisi penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkoordinasi secara intensif dengan PT ASDP Indonesia Ferry, Kemenhub/KSOP, Polda/Polres, serta Pemkab Banyuwangi guna memastikan kelancaran arus barang dan penumpang antar pulau tetap terjaga dengan aman dan kondusif. (*/ady).
