Refleksi HUT DPD RI, Ahmad Nawardi Ingatkan Bahaya Pasar Tanpa Kontrol Negara
Surabaya Motim – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, menegaskan pentingnya peran dan intervensi pemerintah dalam mengontrol pasar serta memperkuat investasi sumber daya manusia (SDM) sejak dini. Menurutnya, langkah ini merupakan fondasi vital yang harus dimulai hari ini untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Hal itu ditegaskan Nawardi dalam acara Refleksi HUT DPD RI dan Hari Santri Nasional bertajuk “Sinergi Merajut Ekonomi Jawa Timur” di Kantor Sekretariat DPD RI Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (24/10).
Ahmad Nawardi menyoroti bahaya membiarkan mekanisme pasar berjalan sendiri tanpa kendali negara. Jika pemerintah angkat tangan, ruang tersebut akan didominasi oleh kapitalisme global dan neoliberalisme yang berorientasi semata pada keuntungan swasta, sementara rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Pasar harus selalu diintervensi oleh pemerintah. Jangan biarkan pasar bergerak sendiri tanpa kontrol dari negara. Jika swasta mengelola sepenuhnya, tujuannya hanya keuntungan dan rakyat yang dirugikan,” tegas Ahmad Nawardi.
Ia menjelaskan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 harus ditegakkan kembali. Sumber daya alam yang selama puluhan tahun banyak dikelola pihak swasta maupun asing — bahkan memicu persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) — harus dikembalikan pengelolaannya kepada negara demi kesejahteraan rakyat.
Investasi Pendidikan dan Peningkatan IQ Nasional.
Selain sektor ekonomi, Ahmad Nawardi mengapresiasi kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan anak, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk memperbaiki mutu SDM dan kualitas kecerdasan bangsa.
Nawardi memaparkan bahwa tingkat rata-rata IQ masyarakat Indonesia saat ini masih berada di kisaran angka 82. Angka ini jauh tertinggal dibanding negara-negara maju maupun negara tetangga di kawasan Asia. Perbaikan gizi dan pendampingan karakter anak pada rentang usia 0 hingga 9 tahun menjadi kunci mendasar untuk mendongkrak kualitas IQ anak bangsa.
Tak hanya gizi, ketimpangan proporsi lulusan perguruan tinggi juga menjadi tantangan. Indonesia saat ini baru mencatatkan sekitar 13,3 juta jiwa atau 4,6 persen lulusan sarjana dari total populasi. Angka ini berada jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia (9,5 persen), China (15,5 persen), hingga Singapura yang telah mencapai 55,4 persen.
Oleh karena itu, hadirnya program pendukung seperti MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, serta keberlanjutan beasiswa PIP, KIP, dan LPDP dipandang sebagai rintisan strategis menuju kemandirian bangsa dalam 20–25 tahun mendatang.
Menolak Budaya Instan dan Memperkuat Ekonomi Kerakyatan.
Ahmad Nawardi juga menilai kebijakan pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur SDM dan pemerataan ekonomi ketimbang sekadar membagikan bantuan tunai langsung secara masif adalah keputusan yang berani.
“Kalau sekadar ingin tebar pesona dan dipilih rakyat, gampang saja. Anggaran ratusan triliun tinggal dibagi-bagikan tiap bulan. Tapi cara seperti itu hanya akan menciptakan generasi pengemis dan menggagalkan target 2045,” ujarnya.
Melalui pembentukan kelembagaan seperti Danantara hingga penguatan program ekonomi kerakyatan (KDMP), Nawardi berharap distribusi ekonomi tidak lagi terpusat pada segelintir konglomerasi ritel modern, melainkan dapat dirasakan secara merata oleh UMKM hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.(*/ady)
