Gubernur Khofifah Bersama Mendagri, KPK, dan BPKP Perkuat Komitmen Tata Kelola Pemerintahan Bersih di Jawa Timur dan Bali
Surabaya Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Dalam Negeri, Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah se Jawa Timur dan Bali.
Rakor yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026) tersebut dihadiri oleh kepala daerah, sekretaris daerah, inspektorat, dan pimpinan OPD dari seluruh kabupaten/kota se Jawa Timur dan Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari penguatan sistem, budaya integritas, dan pengawasan yang berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita ingin memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga pengawas seperti KPK dan BPKP,” tegas Khofifah.
Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam mencegah potensi penyimpangan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan publik. Hadirnya Mendagri, KPK, dan BPKP diharapkan dapat memberikan penguatan regulasi, pendampingan, serta early warning system bagi pemerintah daerah.
Kepala KPK dalam kesempatan itu mengapresiasi langkah Pemprov Jatim yang secara konsisten menjadikan pencegahan korupsi sebagai prioritas. Sementara itu, Deputi BPKP menekankan pentingnya peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menjadi garda terdepan dalam mendeteksi risiko korupsi lebih dini.
Di akhir rakor, seluruh peserta menandatangani komitmen bersama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance di masing-masing daerah. Komitmen tersebut mencakup keterbukaan informasi publik, penguatan sistem merit dalam birokrasi, serta penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Surabaya dan Jawa Timur siap menjadi contoh. Tapi kita tidak bisa jalan sendiri. Dengan Jatim dan Bali bergerak bersama, kita optimis target pemerintahan yang bersih dan melayani bisa segera terwujud,” pungkasnya(*/ady)
