Indeks Kerukunan dan Demokrasi Jatim Tertinggi, Gubernur Khofifah Ajak Warga Rawat Persatuan
Surabaya, Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forkopimda Jatim, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, serta berbagai organisasi pemuda dan masyarakat menandatangani Pakta Kesepahaman dan Komitmen Bersama Menjaga Jatim Damai di Resto Nine Surabaya, Senin (3/8/2026).
Penandatanganan diawali dengan pembacaan Deklarasi Surabaya 2026 oleh Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif. Deklarasi itu berisi komitmen seluruh elemen untuk menjaga persatuan, memperkuat kohesi sosial, serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan bermartabat.
Deklarasi juga menegaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan utama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dinilai penting untuk menangkal ancaman hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, dan segala bentuk perpecahan.
*Pentingnya Menjaga Ruang Digital*
Gubernur Khofifah menekankan bahwa menjaga persatuan saat ini tidak cukup dilakukan secara fisik. Diseminasi informasi di ruang digital juga harus dijaga.
“Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya fisik, tetapi diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital,” ucap Khofifah.
Ia merujuk data APJII 2026 yang mencatat tingkat penetrasi internet di Jawa Timur mencapai 83,41 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 81,72 persen. Artinya, mayoritas warga Jatim sudah terhubung dengan ekosistem digital untuk mendapatkan informasi, menyampaikan aspirasi, dan membangun jejaring.
“Kritik itu dibutuhkan untuk membangun demokrasi yang sehat, tetapi membangun kebersamaan dan persatuan itu jauh lebih penting,” tegasnya.
*Kerukunan sebagai Modal Pembangunan*
Di momentum Bulan Kemerdekaan, Khofifah mengajak seluruh elemen untuk bergandengan tangan merawat kebhinekaan. Ia mencontohkan kekayaan budaya, sumber daya alam, hingga program pemerintah seperti Sekolah Rakyat sebagai alasan untuk bersyukur dan memperkuat semangat gotong royong.
“Perbedaan pendapat di tengah masyarakat jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Perbedaan itu harus diolah sebagai bagian dari proses menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerukunan di Jatim tercermin dari data. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Jawa Timur 2025 mencapai 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional 77,89. Sementara Indeks Demokrasi Indonesia di Jatim 2025 tercatat 84,05, juga di atas rata-rata nasional 78,19.
“Kerukunan bukan sekadar tidak adanya konflik, tetapi hadirnya rasa saling menghormati, saling menjaga, dan saling menguatkan. Kerukunan adalah modal utama Jawa Timur dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika,” kata Khofifah.
*”Jogo Jatim” untuk Ekonomi dan Investasi*
Gubernur mengajak semua pihak menghidupkan tagline “Jogo Jatim” sebagai tugas bersama, dengan leading sector Kepolisian.
“Investasi akan masuk kalau kita bersama-sama menjaga Jawa Timur. Jika tidak, potensi pengangguran di banyak sektor bisa berdampak pada hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
“Dengan semangat kebersamaan ini, kita optimistis Jawa Timur akan semakin kuat, harmonis, dan sejahtera. Sebab, menjaga kerukunan di Jawa Timur sesungguhnya adalah menjaga persatuan Indonesia. Jogo Jawa Timur berarti Jogo Indonesia,” pungkasnya.
*Dukungan Kapolda Jatim*
Senada dengan Gubernur, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto meyakini masyarakat Jatim cerdas dan mampu menyaring informasi di ruang digital.
“Saya meyakini bahwa masyarakat Jatim adalah masyarakat cerdas yang tidak mudah terprovokasi. Mari Jogo Jatim, mari Jogo Indonesia,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Sujatmiko, serta perwakilan organisasi masyarakat dan kepemudaan se-Jawa Timur.(*/ady)
