Gubernur Khofifah Pimpin HLM Forum Investasi, Optimis Perkuat Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Surabaya Motim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin _High Level Meeting_ (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis, 25 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga meresmikan _kick off launching_ East Java Investment Forum (EJIF) dengan meletakkan telapak tangan pada totem. Seremoni ini didampingi Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim Ibrahim, dan Plh. Kepala Kantor OJK Provinsi Jawa Timur Horas V.M. Tarihoran.
Mengusung semangat *“Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera”*, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa percepatan investasi menjadi fondasi utama untuk memperkuat daya saing Jawa Timur.
Sinergi dan Kepastian Lahan Jadi Kunci
Di hadapan Bupati/Wali Kota serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur, Gubernur Khofifah mengajak seluruh pihak proaktif membangun sinergi dan komunikasi.
“Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi antara kita, baik horizontal maupun vertikal, harus sangat nyambung,” tegas Gubernur Khofifah.
Menurutnya, pertemuan tiga pilar strategis daerah ini diharapkan dapat membangun perspektif baru bagi kemajuan Jawa Timur.
Empat Fokus Percepatan Investasi
Gubernur Khofifah memaparkan empat langkah strategis percepatan investasi:
1. *Harmonisasi Tata Ruang dan Penyediaan Lahan*: Mendorong penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
2. *Penguatan Proyek Investasi Siap Tawar*: Memaksimalkan _Investment Project Ready to Offer_ (IPRO), promosi investasi, dan optimalisasi potensi unggulan tiap daerah.
3. *Kepastian Berusaha dan Iklim Investasi Kondusif*: Mempercepat penyelesaian hambatan investasi melalui koordinasi lintas sektor, mekanisme _debottlenecking_, dan implementasi Deklarasi Anti Premanisme untuk meningkatkan rasa aman investor.
4. *Perluasan Akses Keuangan*: Menguatkan peran TPAKD agar pembiayaan produktif menjangkau UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lain guna meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru.
TP2ED Telah Terbentuk di 37 Kabupaten/Kota
Gubernur juga menyoroti peran TP2ED sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengidentifikasi peluang ekonomi, memperkuat daya saing, dan mendorong hilirisasi. “Hingga saat ini, 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED,” ujarnya. Ia berharap satu kabupaten yang belum terbentuk segera menyelesaikan prosesnya agar sinergi berjalan menyeluruh.
Dukungan Data dan Komitmen Lintas Sektor
Deputi BPS RI M. Nashrul Wajdi menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan 10 tahun sekali akan menjadi dasar kebijakan pembangunan. “Pendataan ini manfaatnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Nashrul.
Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim mengapresiasi HLM dan berkomitmen mendukung lahirnya terobosan baru. “TP2ED, TPAKD, dan Forum Investasi adalah pilar penting yang diimplementasikan ke seluruh kabupaten/kota di Jatim untuk menghasilkan kesepakatan strategis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sebagai penutup forum, dilakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DPMPTSP Provinsi Jatim dengan 38 DPMPTSP kabupaten/kota se-Jawa Timur.(*/ady)
