Jakarta- Upaya pemerintah dan swasta dalam meningkatkan layanan pada jamaah haji dan umroh terus dilakukan. Termasuk koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan umrah dan haji tahun 2021.
Hal tersebut terungkap usai Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) bertemu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Senin (15/2), di kantor Kementerian Agama.
Anggota Dewan Pembina Forum SATHU, Muhammad Ali Amin via selular menjelaskan, dalam pertemuan itu, Forum SATHU dan Kemenag sepakat untuk bersinergi dan saling menguatkan koordinasi antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan haji dan umrah, terlebih di tengah masa pandemi saat ini.
“Kehadiran kami sebagai pelaku usaha yang menjadi mitra kerja Kemenag dalam penyelenggaraan haji dan umrah ingin mendapatkan arahan dari Pak Menteri terlebih di situasi dan kondisi pandemi saat ini,” kata Muhammad Ali Amin kepada media, Selasa (16/2).
Ali yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Haji dan Umrah Nusantara (Gaphura) mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah banyak melakukan pendekatan dan bernegosiasi dengan pihak Saudi. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi pertimbangan Saudi mempertimbangkan penyelenggaraan haji untuk Indonesia.
“Kami yakin sekali dengan semangat pak Menteri dalam negosiasi, Insya Allah tahun ini penyelenggaraan haji bisa terlaksana, meski kita belum tahu berapa kuotanya,” terang Muhammad Ali Amin.
Ali mengatakan, dalam pertemuan itu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, pihaknya telah berdiskusi dengan tim bahwa penyelenggaraan haji ini tidak bisa hanya diurusi oleh pemerintah, harus ada kolaborasi dengan swasta. Belum lagi soal penyelenggaraan umrah yang pelaksanaannya sepanjang tahun, pastinya, tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji dan umrah untuk saat ini semakin lebih berat.
Ali memastikan Kemenag sangat serius mempersiapkan penyelenggaraan haji, untuk itu dengan pertemuan ini dapat meneruskan kerjasama yang lebih baik lagi dengan tantangan yang lebih berat dalam persoalan haji.
Ali melanjutkan, menurut Menag Yaqut pemerintah dan pihak swasta tidak bisa lari dari masalah ini, karena tidak hanya menjadi tanggungjawab Arab Saudi, akan tetapi menjadi tanggungjawab semua. Menag menegaskan, bahwa pihaknya hampir setiap seminggu sekali berkordinasi dengan pemerintah Saudi. Bahkan pihaknya memberikan deadline hingga Maret kepada pemerintah Saudi untuk memberikan kepastian penyelenggaraan haji tahun ini.
“Langkah Menag yang terus mendesak Saudi untuk segera memutuskan kepastian penyelenggaraan haji patut diapresiasi, tidak info pada last minute, sehingga persiapan penyelenggara dan jamaah menjadi matang,” pungkas Ali.
