Dishub Jatim Berencana Bangun Palang Pintu KA di 13 Titik Perlintasan
Surabaya Motim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan Jawa Timur mengenai pembangunan Perlintasan atau palang pintu yang belum terpasang kerap menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalur kereta api menjadi salah satu konsentrasi Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) untuk dicarikan solusi. Tahun ini, Dishub Jatim berencana membangun palang pintu di 13 titik perlintasan sebidang di Jawa Timur.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Dr.Nyono,S.T.,M.T menuturkan bahwa ada 500 perlintasan di Jatim. Dari jumlah itu ada 340 titik yang belum berpalang pintu. Mayoritas berada di jalur kabupaten.
“Pengelolaan di perlintasan sebidang kereta api memang tidak mudah. Pemerintah daerah harus melalui berbagai tahapan mulai dari pengajuan rekomendasi, tinjau lapangan, pengurusan izin pinjam pakai kepada Kementerian Keuangan hingga proses pembangunan pos jaga,”terangnya.
Nyono mengatakan sebenarnya kasus kecelakaan di perlintasan sebidang terjadi karena banyak hal. “Selain tak ada palang pintunya, faktor kelalaian manusia juga mendorong penyebab kecelakaan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perkeretaapian dan Jaringan Transportasi Dishub Jatim Joko Pitoyo mengatakan rencana pembangunan sudah masuk APBD tahun 2025.
“Saat ini, dishub masih melakukan kajian soal di mana saja palang pintu akan dibangun. Untuk sementara kami menunggu usulan dari kabupaten/kota yang nantinya akan dibahas,” jelasnya.
Dia menyebut jika ada 22 perlintasan yang berada di jalur provinsi. Seluruhnya sudah berpalang. Joko menambahkan nantinya palang pintu yang akan dibangun di jalan milik kabupaten/kota.
“Pembangunan palang pintu, didasari pada sejumlah hal. Bukan hanya masih adanya perlintasan yang belum terjaga. Hal itu juga karena mahalnya biaya pembangunan.
Untuk satu titik biayanya bisa menelan Rp 400 juta. Itu sudah termasuk pos jaga,” terangnya.
Lebih lanjut Joko mengatakan nantinya sekalian juga akan dibangun pos untuk penjaganya. “Terkait penjaga kami akan berkoordinasi dengan pemkab yang memiliki wilayah,” pungkasnya.(*/ady)
